Kompleks Kampus STPMD "APMD" Yogyakarta, 23 - 25 Februari 2012
Berita,
  Sabtu, 25 Februari 2012 | 18:14 WIB


Membebaskan Hak Cipta

Di Amerika, hak cipta terhadap ilmu, barang, atau data pemerintah secara perlahan dipreteli oleh masyarakat. Sedangkan di Indonesia, keadaannya berbalik. Masyarakat tunduk akan institusi yang menkliam sebuah barang, karya, atau ilmu menjadi milik negara. Demikian yang diungkapkan Sisca Doviana, salah seorang narasumber dalam bedah buku “Budaya Bebas” sabtu (25/2) di gedung STPMD “APMD”.

Koordinator Wikimedia Indonesia ini juga memberikan contoh klaim hak cipta yang dilakukan oleh negara. “Coba lihat aja situs pemerintah yang banyak posting soal data masyarakat. Di bawah datanya itu ada tulisan kecil yang terpampang bahwa data tersebut adalah hak cipta suatu institusi negara. Jelas ini salah kaprah. Wong pemerintah ini dalam melakukan survei atau pendataan make duit rakyat kok, jadinya data tersebut gak bersifat privat. Data itu miliki masyarakat,” katanya.

Dalam bedah buku ini, dua narasumber memang mengungkapkan bahwa yang dimaksud dengan budaya bebas adalah upaya penyadaran dan menyadarkan masyarakat mengenai permasalahan hak cipta yang marak beredar. Seperti yang dikatakan Ferdiasnyah Thajib. Direktur KUNCI ini mengatakan bahwa dengan adanya buku ini diharapkan bahwa pembaca dapat lebih menggali lagi permasalahan hak cipta yang sebenarnya. “Misalnya aja Batik, saya merasa aneh karena pemerintah daerah mengklaim batik tertentu adalah punya daerah itu saja. Seharusnya hak cipta diberikan kepada si pembuat batik, bukan negara,” ungkapnya.

Banyak peserta yang mempertanyakan mengenai budaya bebas. Ada seorang penanya yang memprotes terbitnya buku ini karena merasa budaya yang dipakai dalam buku ini akan mengancam ilmu dan tatanan lokal. Menanggapi pertanyaan tersebut, Sisca menyatakan bahwa masalah ini bukanlah soal adu ilmu. “Ini bukan soal ilmu luar yang lebih gimana gitu dengan ilmu lokal. Maksud penerjemahan buku ini adalah untuk membandingkan rezim hak cipta antara Indonesia dengan negara luar. Karena hukum yang dipakai juga sama, maka bisa dilihat bagaimana rezim mengelola hak cipta.

Ferdiansyah Thajib merasa maklum dengan banyaknya peserta yang mempertanyakan buku perdana KUNCI ini. “Saya sih merasa maklum sekaligus bersyukur saja. Apa yang dimaksud budaya bagi peserta mungkin hal yang berbau seni atau tari. Namun kami di KUNCI meyakini bahwa budaya itu sangat luas. Mungkin karena itu banyak yang mempertanyakan,” ujarnya ketika ditemui setelah acara berlangsung.

Buku “Budaya Bebas” adalah terjemahan dari buku berjudul Free Culture: How Big Media Uses Technology and Law to Lock Down Culture and Control Creativity karya Lawrence Lessig. Buku ini secara resmi diterbitkan oleh KUNCI dan disirkulasikan secara gratis di masyarakat. Buku ini dibedah dalam acara Jagongan Media Rakyat (JMR). JMR secara resmi akan ditutup pada malam nanti.


  • dibaca 1946x

Pendukung

  • UII Net PT Global Prima Utama
  • Pengelola Domain .ID

Media Partner

Media Partner: Kedaulatan Rakyat
Media Partner: Koran Tempo

Penyelenggara