Kompleks Kampus STPMD "APMD" Yogyakarta, 23 - 25 Februari 2012
  • 5 Kriminalisasi Pers Gaya Baru
    Nurhayati Kahar, biasa dipanggil Uni Yet merupakan seorang pewarta warga yang gigih. Dia telah lama mengembangkan pewartaan warga di Sumatra Barat dalam jaringan Suara Komunitas. Ia acapkali menulis dan mendokumentasikan peristiwa-peristiwa ketidakadilan di daeahnya, khususnya Padang Pariaman.
  • 5 Bangun Desa dengan Data
    Sebenarnya, berbagai indikator dasar dan penentu definisi kemiskinan dengan mudah dapat diketahui tanpa survei sosial dan tabel-tabel statistik. Seorang disebut miskin jika ia tidak mampu makan dua kali sehari (2100 kalori/hari), tidak memiliki akses terhadap sandang dan papan, serta tidak mampu mengupayakan layanan kesehatan bagi keluarga mereka.
  • 5 Mengembangkan Aplikasi Android
    Aplikasi Android yang dikelola Google -teknologi berbasis open source- saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dengan jumlah pengguna yang kian besar, aplikasi Android memiliki prospek yang menjanjikan bagi pengembang. Selain itu, dengan makin banyaknya pengembang lokal, maka konten lokal yang berasal dari Indonesia -bahkan daerah- akan makin berkembang dan dikenal di dunia. Lalu bagaimana mengembangkan aplikasi ini? Lokakarya ini akan mengupasnya.
  • 5 Menjadi Fasilitator Sistem Informasi Desa (SID)
    Sistem Informasi Desa (SID) adalah platform pengelolaan sumber daya komunitas di tingkat desa. SID membuka peluang bagi komunitas desa untuk mampu mengelola sumber daya secara mandiri. Dengan dukungan teknologi informasi, SID dibangun sebagai sebuah sistem multimedia. Jika desa saya ingin memiliki SID, apa saja yang harus dilakukan? Siapa yang harus berperan untuk membangun dan mengelola SID di desa? Apa saja syarat teknis dan non-teknis yang harus disiapkan oleh desa? Dengan siapa kami harus bekerja sama? Bagaimana SID bisa dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan desa?
  • 5 ICT for Woman: Memberdayakan atau Memperdaya?
    Sudah mulai banyak program sosialisasi untuk mengenalkan perempuan kepada information & communication technology (ICT). Tetapi sedikit yang ternyata memberikan manfaat apapun kepada perempuan. Kebutuhan perempuan bisa jadi memang unik.
Berita,
  Sabtu, 25 Februari 2012 | 18:14 WIB


Membebaskan Hak Cipta

Di Amerika, hak cipta terhadap ilmu, barang, atau data pemerintah secara perlahan dipreteli oleh masyarakat. Sedangkan di Indonesia, keadaannya berbalik. Masyarakat tunduk akan institusi yang menkliam sebuah barang, karya, atau ilmu menjadi milik negara. Demikian yang diungkapkan Sisca Doviana, salah seorang narasumber dalam bedah buku “Budaya Bebas” sabtu (25/2) di gedung STPMD “APMD”.

Koordinator Wikimedia Indonesia ini juga memberikan contoh klaim hak cipta yang dilakukan oleh negara. “Coba lihat aja situs pemerintah yang banyak posting soal data masyarakat. Di bawah datanya itu ada tulisan kecil yang terpampang bahwa data tersebut adalah hak cipta suatu institusi negara. Jelas ini salah kaprah. Wong pemerintah ini dalam melakukan survei atau pendataan make duit rakyat kok, jadinya data tersebut gak bersifat privat. Data itu miliki masyarakat,” katanya.

Dalam bedah buku ini, dua narasumber memang mengungkapkan bahwa yang dimaksud dengan budaya bebas adalah upaya penyadaran dan menyadarkan masyarakat mengenai permasalahan hak cipta yang marak beredar. Seperti yang dikatakan Ferdiasnyah Thajib. Direktur KUNCI ini mengatakan bahwa dengan adanya buku ini diharapkan bahwa pembaca dapat lebih menggali lagi permasalahan hak cipta yang sebenarnya. “Misalnya aja Batik, saya merasa aneh karena pemerintah daerah mengklaim batik tertentu adalah punya daerah itu saja. Seharusnya hak cipta diberikan kepada si pembuat batik, bukan negara,” ungkapnya.

Banyak peserta yang mempertanyakan mengenai budaya bebas. Ada seorang penanya yang memprotes terbitnya buku ini karena merasa budaya yang dipakai dalam buku ini akan mengancam ilmu dan tatanan lokal. Menanggapi pertanyaan tersebut, Sisca menyatakan bahwa masalah ini bukanlah soal adu ilmu. “Ini bukan soal ilmu luar yang lebih gimana gitu dengan ilmu lokal. Maksud penerjemahan buku ini adalah untuk membandingkan rezim hak cipta antara Indonesia dengan negara luar. Karena hukum yang dipakai juga sama, maka bisa dilihat bagaimana rezim mengelola hak cipta.

Ferdiansyah Thajib merasa maklum dengan banyaknya peserta yang mempertanyakan buku perdana KUNCI ini. “Saya sih merasa maklum sekaligus bersyukur saja. Apa yang dimaksud budaya bagi peserta mungkin hal yang berbau seni atau tari. Namun kami di KUNCI meyakini bahwa budaya itu sangat luas. Mungkin karena itu banyak yang mempertanyakan,” ujarnya ketika ditemui setelah acara berlangsung.

Buku “Budaya Bebas” adalah terjemahan dari buku berjudul Free Culture: How Big Media Uses Technology and Law to Lock Down Culture and Control Creativity karya Lawrence Lessig. Buku ini secara resmi diterbitkan oleh KUNCI dan disirkulasikan secara gratis di masyarakat. Buku ini dibedah dalam acara Jagongan Media Rakyat (JMR). JMR secara resmi akan ditutup pada malam nanti.


  • dibaca 1982x

Pendukung

  • UII Net PT Global Prima Utama
  • Pengelola Domain .ID

Media Partner

Media Partner: Kedaulatan Rakyat
Media Partner: Koran Tempo

Penyelenggara