Kompleks Kampus STPMD "APMD" Yogyakarta, 23 - 25 Februari 2012
Liputan,
  Sabtu, 25 Februari 2012 | 17:48 WIB
oleh: Prima SW


Kantor Pemerintah Menuju Open Source

Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta mulai migrasi dari sistem operasi (SO, operating system) berbayar menuju ke SO open source.

Menurut pembicara dari Pemkot Yogya, insiatif ini punya legitimasi legal formal. Peraturan yang relevan dengan migrasi in antara lain UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Disusul dengan deklarasi bersama Gerakan Indonesia Go Open Source (IGOS) pada 30 Juni 2004. Deklarasi yang ditandatangani Menteri Riset dan Teknologi, Menteri Komunikasi dan Informasi, Mentei Kehakiman dan HAM, dan Menteri Pendidikan Nasional berisi tentang penggunaan perangkat lunak legal berlisensi maupun open source software (OSS).

Selain itu, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara mewajibkan instansi pemerintah menghormati hak cipta dengan menggunakan SO legal. Paling lambat hingga Desember 2012, semua kantor pemerintah wajib menggunakan perangkat lunak yang legal.

Di Kota Yogyakarta sendiri, Sekretaris Daerah lewat surat edaran No. 020/037/SE/2009 aggal 18 April 2009 tentang Pemanfaatan Lunak Legal dan Open Soyrce Software (OSS) menghimbau instansi untuk menggunakan open source.

Banyak keuntungan bekat migrasi ini. Menurut pembicara, migrasi ini tidak memakan biaya anggaran pemerintah kota. Selain karena peranti lunak open source bisa diunduh gratis, migrasi tersebut dibiayai oleh Kementerian Riset dan Teknologi.


  • dibaca 2006x

Pendukung

  • UII Net PT Global Prima Utama
  • Pengelola Domain .ID

Media Partner

Media Partner: Kedaulatan Rakyat
Media Partner: Koran Tempo

Penyelenggara