Kompleks Kampus STPMD "APMD" Yogyakarta, 23 - 25 Februari 2012
  • 5 Jogja Go Open Source
    Berbagi pengalaman Pemkot Jogjakarta dan Komunitas Open Source memanfaatkan open source di dunia pemerintahan. Pemkot Jogjakarta telah memanfaatkan open source di Puskesmas untuk pelayanan publik.
  • 5 Mengawal Revisi Undang-Undang Penyiaran
    Sampai kini, masih berlangsung proses perubahan Undang-Undang No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Ada banyak poin yang merugikan penyiaran komunitas. Banyak perubahan yang justur menguntungkan penyiaran swasta atau pengusaha. Poin-poin mana saja yang merugikan penyiaran komunitas? Dan bagaimana langkah selanjutnya yang akan ditempuh oleh media komunitas? Dialog ini akan merancangnya.
  • 5 "Komunikasi Bencana"
    Indonesia merupakan negara yang menghadapi ancaman bencana cukup besar. Dalam penanggulangan bencana, komunikasi menjadi salah satu faktor penting yang akan mempengaruhi kemampuan mengantisipasi dan merespon ancaman bencana. Bagaimana ilmu komunikasi memberi sumbangan terhadap penanggulangan bencana, merupakan salah satu pertanyaan yang akan dijawab dalam bedah buku "Komunikasi Bencana" ini.
  • 5 Membaca Tanda Alam lewat Burung
    Clive Walker, seorang petualang Inggris yang menghabiskan sebagian hidupnya di Bostwana, Afrika, dan berdekatan dengan hewan-hewan liar, percaya kalau mereka punya rasa yang amat tajam. Ia mengatakan, "Wildlife seem to be able to pick up certain phenomenon, especially birds ... there are many reports of birds detecting impending disasters (Satwa liar tampaknya mampu mengambil fenomena tertentu, terutama burung... ada banyak laporan yang mengatakan kalau burung mampu mendeteksi bencana yang akan datang)."
  • 5 Inovasi Akar Rumput
    "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Pasal yang termaktub dalam dokumen negara ini menjadi kontradiktif jika melihat kenyataan bahwa kini sektor-sektor strategis seperti air, pangan, energi, dan teknologi informasi-komunikasi telah menjadi komoditas yang hanya dikuasai segelintir orang.
Liputan,
  Sabtu, 25 Februari 2012 | 17:48 WIB
oleh: Prima SW


Kantor Pemerintah Menuju Open Source

Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta mulai migrasi dari sistem operasi (SO, operating system) berbayar menuju ke SO open source.

Menurut pembicara dari Pemkot Yogya, insiatif ini punya legitimasi legal formal. Peraturan yang relevan dengan migrasi in antara lain UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Disusul dengan deklarasi bersama Gerakan Indonesia Go Open Source (IGOS) pada 30 Juni 2004. Deklarasi yang ditandatangani Menteri Riset dan Teknologi, Menteri Komunikasi dan Informasi, Mentei Kehakiman dan HAM, dan Menteri Pendidikan Nasional berisi tentang penggunaan perangkat lunak legal berlisensi maupun open source software (OSS).

Selain itu, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara mewajibkan instansi pemerintah menghormati hak cipta dengan menggunakan SO legal. Paling lambat hingga Desember 2012, semua kantor pemerintah wajib menggunakan perangkat lunak yang legal.

Di Kota Yogyakarta sendiri, Sekretaris Daerah lewat surat edaran No. 020/037/SE/2009 aggal 18 April 2009 tentang Pemanfaatan Lunak Legal dan Open Soyrce Software (OSS) menghimbau instansi untuk menggunakan open source.

Banyak keuntungan bekat migrasi ini. Menurut pembicara, migrasi ini tidak memakan biaya anggaran pemerintah kota. Selain karena peranti lunak open source bisa diunduh gratis, migrasi tersebut dibiayai oleh Kementerian Riset dan Teknologi.


  • dibaca 2157x

Pendukung

  • UII Net PT Global Prima Utama
  • Pengelola Domain .ID

Media Partner

Media Partner: Kedaulatan Rakyat
Media Partner: Koran Tempo

Penyelenggara