Kompleks Kampus STPMD "APMD" Yogyakarta, 23 - 25 Februari 2012
  • 5 Bangun Desa dengan Data
    Sebenarnya, berbagai indikator dasar dan penentu definisi kemiskinan dengan mudah dapat diketahui tanpa survei sosial dan tabel-tabel statistik. Seorang disebut miskin jika ia tidak mampu makan dua kali sehari (2100 kalori/hari), tidak memiliki akses terhadap sandang dan papan, serta tidak mampu mengupayakan layanan kesehatan bagi keluarga mereka.
  • 5 Jurnalisme Kebencanaan II
    Lanjutan dari lokakarya "Jurnalisme Kebencanaan". Pada hari kedua ini lokakarya akan memusatkan perhatian pada bagaimana sebuah peliputan bencana memakai perspektif kemanusiaan. Materi akan dilanjutkan dengan diskusi kelompok.
  • 5 Bikin Bahasa Daerahmu Jadi Bahasa Komputer
    Workshop ini mengajak peserta untuk membuat bahasa antarmuka (GUI) sistem operasi komputer (BlankOn Linux) dalam bahasa daerah. Proyek alihbahasa dan pengembangan Blankon Linux dalam bahasa daerah sudah dilakukan oleh Komunitas BlankOn Banyumas (Bahasa Banyumas) dan Priangan Timur (Bahasa Sunda). Lewat antarmuka bahasa daerah, para pengguna komputer yang tidak memiliki kemampuan bahasa Inggris bisa mengakses teknologi itu secara lebih mudah.
  • 5 Pengarusutamaan Jender pada Media Komunitas
    Workshop ini membedah stategi pengarusutamaan gender di media komunitas, baik dalam struktur kelembagaan, isi siaran, maupun pengemasan materi siaran. Kegiatan ini penting diikuti bagi para pegiat media komunitas yang memiliki perhatian pada keadilan, termasuk keadilan jender.
  • 5 Mengembangkan Software untuk Sistem Informasi Desa (SID)
    Aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) adalah Free and Open Source Software. Bagaimana saya bisa mempelajari arsitektur sistem dan source code aplikasi SID? Bagaimana tahap-tahap pengembangan aplikasi SID selama ini dilakukan? Apakah saya bisa ikut serta mengembangkan software SID? Dan sejauh mana aplikasi SID akan dikembangkan bersama komunitas teknologi informasi?
Liputan,
  Sabtu, 25 Februari 2012 | 17:48 WIB
oleh: Prima SW


Kantor Pemerintah Menuju Open Source

Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta mulai migrasi dari sistem operasi (SO, operating system) berbayar menuju ke SO open source.

Menurut pembicara dari Pemkot Yogya, insiatif ini punya legitimasi legal formal. Peraturan yang relevan dengan migrasi in antara lain UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Disusul dengan deklarasi bersama Gerakan Indonesia Go Open Source (IGOS) pada 30 Juni 2004. Deklarasi yang ditandatangani Menteri Riset dan Teknologi, Menteri Komunikasi dan Informasi, Mentei Kehakiman dan HAM, dan Menteri Pendidikan Nasional berisi tentang penggunaan perangkat lunak legal berlisensi maupun open source software (OSS).

Selain itu, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara mewajibkan instansi pemerintah menghormati hak cipta dengan menggunakan SO legal. Paling lambat hingga Desember 2012, semua kantor pemerintah wajib menggunakan perangkat lunak yang legal.

Di Kota Yogyakarta sendiri, Sekretaris Daerah lewat surat edaran No. 020/037/SE/2009 aggal 18 April 2009 tentang Pemanfaatan Lunak Legal dan Open Soyrce Software (OSS) menghimbau instansi untuk menggunakan open source.

Banyak keuntungan bekat migrasi ini. Menurut pembicara, migrasi ini tidak memakan biaya anggaran pemerintah kota. Selain karena peranti lunak open source bisa diunduh gratis, migrasi tersebut dibiayai oleh Kementerian Riset dan Teknologi.


  • dibaca 2117x

Pendukung

  • UII Net PT Global Prima Utama
  • Pengelola Domain .ID

Media Partner

Media Partner: Kedaulatan Rakyat
Media Partner: Koran Tempo

Penyelenggara