Kompleks Kampus STPMD "APMD" Yogyakarta, 23 - 25 Februari 2012
Berita,
  Sabtu, 25 Februari 2012 | 11:38 WIB


Terkait Revisi UU Penyiaran, JRKI Mau Ajak DPR Ke Radio Komunitas

Menyoal revisi Undang-Undang Penyiaran No. 32 Tahun 2002, pagi pukul 09.00 di ruang A7 STPMD "APMD", Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JRKI) unjuk suara dalam serangkaian acara JMR  2012. JRKI menganggap sangat perlu adanya pendampingan untuk merevisi undang-undang penyiaran agar tidak merugikan (lagi) radio-radio komunitas di Indonesia. Bahkan kalau perlu pembuat undang-undang itu berkunjung dahulu ke radio komunitas agar paham situasi.

Radio komunitas adalah radio yang bergerak nonkomersil. Dibangun dari krativitas dan sarana seadanya. Bukan radio yang mengejar keuntungan seperti radio swasta dan radio negara. Maka, tidak bisa jika DPR merancang undang-undang dengan menyamaratakan standar radio komersial dengan radio koumnitas.

Kenapa tidak bisa?

Anton, peneliti radio komunitas dari prespektif akademisi berargumen kalau radio komunitas tidak bisa disamakan dengan radio komersial. 

"Bayangakan saja jika disamakan, misal dalam pengurusan izin penyiaran. Radio komunitas frekuensinya tidak seluas radio komersial dan konten penyiarannya sudah beda. Belum lagi masalah peralatan yang dijadikan syarat untuk dapat mendapatkan izin penyiaran. Radio komunitas terbentuk bukan karena adanya peralatan tetapi kesamaan perespektif dalam pengadvokasian masyarakat," papar Anton. 

Sebagai contoh adalah Radio Komunitas Lintas Merapi. Awal berdirinya, Lintas Merapi hanya memiliki peralatan sebuah meja dan alat penyiaran yang masih sederhana. Dan sebuah pendingin ruangan tanpa penutup yang sewaktu-waktu bisa membahayakan anggotanya.

"Untuk itulah radio komunitas ini dibilang radio yang heroik, orang-orangnya bermental baja. Bayangkan saja jika pendingin itu mengenai tangan penyiarnya. Bisa selasai acaranya," tambah Anton.

Radio komunitas punya keunggulan yang tidak dimiliki oleh radio-radio swasta. Radio komuitas menyampaikan informasi bukan bersifat interpretatif tetapi menonjolkan kebenaran dari hati. Tidak percaya? Coba bandingkan ketika bencana Merapi terjadi. Apa yang disiarkan Radio Lintas Merapi dan radio komersil lainnya?

"Radio Lintas Merapi, menyiarkan informasi sekaligus beridiri sebagai korban. Menyampaikan kepada masyarakat sebagaimana yang ia rasakan saat itu juga. Jauh dari kata interpretatif. Ini yang tidak memiliki oleh media-media lainnya yang dengan mudah saja mereka-reka keadaan agar menarik dan menguntungkan nantinya," jawab Anton.

Untuk itu jika pemerintah mau merevisi Undang-Undang Penyiaran, hilangkan mindiset standarisasi. Baik soal peralatan, frekuensi, dan pengurusan izin seperti halnya radio-radio komersil lainnya. Jika masih demikian dalam revisi ke depan ini, maka tidak menutup kemungkinan banyak radio komunitas yang akan angkat tangan, kalah dengan kebijakan.  


  • dibaca 1228x

Pendukung

  • UII Net PT Global Prima Utama
  • Pengelola Domain .ID

Media Partner

Media Partner: Kedaulatan Rakyat
Media Partner: Koran Tempo

Penyelenggara