Kompleks Kampus STPMD "APMD" Yogyakarta, 23 - 25 Februari 2012
  • 5 "Komunikasi Bencana"
    Indonesia merupakan negara yang menghadapi ancaman bencana cukup besar. Dalam penanggulangan bencana, komunikasi menjadi salah satu faktor penting yang akan mempengaruhi kemampuan mengantisipasi dan merespon ancaman bencana. Bagaimana ilmu komunikasi memberi sumbangan terhadap penanggulangan bencana, merupakan salah satu pertanyaan yang akan dijawab dalam bedah buku "Komunikasi Bencana" ini.
  • 5 Inovasi Akar Rumput
    "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Pasal yang termaktub dalam dokumen negara ini menjadi kontradiktif jika melihat kenyataan bahwa kini sektor-sektor strategis seperti air, pangan, energi, dan teknologi informasi-komunikasi telah menjadi komoditas yang hanya dikuasai segelintir orang.
  • 5 ICT for Difable
    Kebanyakan pengguna teknologi informasi makin dimanjakan dengan fasilitas yang kian canggih seiring dengan berkembangnya teknologi informasi. Namun bagi kaum difabel, perkembangan teknologi informasi belum bisa mereka nikmati dengan mudah karena keterbatasan yang mereka alami. Karena itu perlu dukungan serius kepada kaum difabel agar mereka bisa ikut merasakan manfaat teknologi informasi.
  • 5 Mengkritisi Kebijakan Telematika di Indonesia
    Pemerintah dan DPR saat ini sedang membahas RUU Konvergensi Telematika. Regulasi ini rencananya akan mengatur bidang penyiaran, telekomunikasi, dan informatika dalam satu undang-undang. Alasan dibalik pemberlakukan UU Konvergensi ini adalah untuk mengintegrasikan regulasi di bidang telematika yang saat ini diatur secara terpisah. Namun jika proses pembahasannya tidak diawasi dengan baik, regulasi ini berpotensi menjadi alat kontrol pemerintah terutama terhadap media penyiaran dan online.
  • 5 "Ekspedisi Zamrud Khatulistiwa"
    Dua wartawan, satu senior, satu junior, berkeliling ke seantero Indonesia untuk mendokumentasikan kehidupan di 100 pulau dalam 40 gugus kepulauan hanya dengan dua motor Honda Win yang dimodifikasi jadi trail. Butuh waktu selama 8 bulan untuk menuntaskan perjalanan panjang itu (Mei-Desember 2009).

23 Feb 2012 09:00 - 13:00 WIB : Ruang Seminar

Bangun Desa dengan Data

BERKAS PENYERTA (2)
  • TOR Seminar SID.docdownload file
Sebenarnya, berbagai indikator dasar dan penentu definisi kemiskinan dengan mudah dapat diketahui tanpa survei sosial dan tabel-tabel statistik. Seorang disebut miskin jika ia tidak mampu makan dua kali sehari (2100 kalori/hari), tidak memiliki akses terhadap sandang dan papan, serta tidak mampu mengupayakan layanan kesehatan bagi keluarga mereka.

Indikator lain, mereka tidak bisa mengakses pendidikan bagi anak-anak mereka. Kemiskinan membawa sebuah stigma sosial, karena hal-hal diatas yang mengeluarkan si miskin dari partisipasi efektif dalam kehidupan sosial. Segalanya menjadikan si miskin tetap berada di bawah piramida sosial yang seringkali diwariskan secara lintas generasi.

Pemerintah tentu tidak tinggal diam melihat situasi kemiskinan yang menghimpit rakyatnya. Pemerintah telah menyelenggarakan program pengentasan kemiskinan, misalnya, PKH (Program Keluarga Harapan) yaitu program yang menyediakan tunjangan tunai bersyarat bagi golongan miskin, PNPM Mandiri (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri), yaitu upaya pemberdayaan masyarakat lokal dalam pengawasan dan perancangan infrastruktur serta proyek- proyek pembangunan kapasitas yang membantu menghilangkan berbagai hambatan akses kelompok miskin atas pelayanan dasar, program bantuan langsung tunai bersyarat, Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), dan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Sebagaimana diketahui, penentuan kebijakan yang digulirkan oleh pemerintah tentu berdasar data dan informasi (input) yang digunakan untuk program-program penanggulangan kemiskinan. Masalahnya adalah, jika data dan informasi sebagai input penentuan kebijakan tersebut tidak cukup mencerminkan kondisi yang sebenarnya, tentu akan mempersulit dan mempengaruhi kebijakan (ouput) yang diharapkan untuk penanggulangan kemiskinan.

Sebenarnya desa sebagai perangkat pemerintah paling bawah punya kemandirian dalam mengelola data warganya. Tentu saja data tersebut dapat diandalkan karena disarikan dari bawah dan terbarui setiap saat. Sejauh mana peluang data desa dapat menjadi acuan pembangunan? Seminar ini berusaha untuk memetakan peluang-peluang tersebut.
Pengisi Acara
Hamonangan Ritonga

Hamonangan Ritonga


Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia
Elanto Wijoyono

Elanto Wijoyono


Lumbung Komunitas COMBINE Resource Institution
Sutoro Eko Yunanto

Sutoro Eko Yunanto


Prodi Ilmu Pemerintahan STPMD "APMD" Yogyakarta
Imawan Wahyudi

Imawan Wahyudi


Kabupaten Gunungkidul

Pendukung

  • UII Net PT Global Prima Utama
  • Pengelola Domain .ID

Media Partner

Media Partner: Kedaulatan Rakyat
Media Partner: Koran Tempo

Penyelenggara