Kompleks Kampus STPMD "APMD" Yogyakarta, 23 - 25 Februari 2012
  • 5 Jogja Go Open Source
    Berbagi pengalaman Pemkot Jogjakarta dan Komunitas Open Source memanfaatkan open source di dunia pemerintahan. Pemkot Jogjakarta telah memanfaatkan open source di Puskesmas untuk pelayanan publik.
  • 5 Mengawal Revisi Undang-Undang Penyiaran
    Sampai kini, masih berlangsung proses perubahan Undang-Undang No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Ada banyak poin yang merugikan penyiaran komunitas. Banyak perubahan yang justur menguntungkan penyiaran swasta atau pengusaha. Poin-poin mana saja yang merugikan penyiaran komunitas? Dan bagaimana langkah selanjutnya yang akan ditempuh oleh media komunitas? Dialog ini akan merancangnya.
  • 5 Pengarusutamaan Jender pada Media Komunitas
    Workshop ini membedah stategi pengarusutamaan gender di media komunitas, baik dalam struktur kelembagaan, isi siaran, maupun pengemasan materi siaran. Kegiatan ini penting diikuti bagi para pegiat media komunitas yang memiliki perhatian pada keadilan, termasuk keadilan jender.
  • 5 Memanfaatkan Teknologi Interactive Voice Respons (IVR)
    Interactive Voice Respons (IVR) adalah sistem telepon otomatis yang berinteraksi dengan pemanggil. Sistim IVR dapat merespon panggilan dengan menggunakan suara yang telah direkam terlebih dahulu, kepada pemanggil untuk pemrosesan berikutnya. Sistem IVR menerima kombinasi input suara dan pemilihan berdasarkan penekanan keypad telepon dan menghasilkan respons dalam bentuk suara, fax, callback, email atau media yang lain. Di lokakarya ini Anda akan dipandu secara ringkas bagaimana memanfaatkan IVR.
  • 5 Akber Jogja: Click Activism, Kepedulian Alakadarnya?
    Click activism, alias gerakan yang dilakukan di ranah maya, dipercaya bisa mencetuskan berbagai aksi sosial di lapangan. Tetapi banyak juga yang skeptis memandang gerakan tersebut tersebut sebagai kepedulian alakadarnya tanpa punya peran dan makna penting. Selain lokakarya, forum ini juga menjadi ajang peluncuran e-book "10 Taktik Ubah Informasi Menjadi Aksi".

23 Feb 2012 09:00 - 13:00 WIB : Ruang Seminar

Bangun Desa dengan Data

BERKAS PENYERTA (2)
  • TOR Seminar SID.docdownload file
Sebenarnya, berbagai indikator dasar dan penentu definisi kemiskinan dengan mudah dapat diketahui tanpa survei sosial dan tabel-tabel statistik. Seorang disebut miskin jika ia tidak mampu makan dua kali sehari (2100 kalori/hari), tidak memiliki akses terhadap sandang dan papan, serta tidak mampu mengupayakan layanan kesehatan bagi keluarga mereka.

Indikator lain, mereka tidak bisa mengakses pendidikan bagi anak-anak mereka. Kemiskinan membawa sebuah stigma sosial, karena hal-hal diatas yang mengeluarkan si miskin dari partisipasi efektif dalam kehidupan sosial. Segalanya menjadikan si miskin tetap berada di bawah piramida sosial yang seringkali diwariskan secara lintas generasi.

Pemerintah tentu tidak tinggal diam melihat situasi kemiskinan yang menghimpit rakyatnya. Pemerintah telah menyelenggarakan program pengentasan kemiskinan, misalnya, PKH (Program Keluarga Harapan) yaitu program yang menyediakan tunjangan tunai bersyarat bagi golongan miskin, PNPM Mandiri (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri), yaitu upaya pemberdayaan masyarakat lokal dalam pengawasan dan perancangan infrastruktur serta proyek- proyek pembangunan kapasitas yang membantu menghilangkan berbagai hambatan akses kelompok miskin atas pelayanan dasar, program bantuan langsung tunai bersyarat, Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), dan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Sebagaimana diketahui, penentuan kebijakan yang digulirkan oleh pemerintah tentu berdasar data dan informasi (input) yang digunakan untuk program-program penanggulangan kemiskinan. Masalahnya adalah, jika data dan informasi sebagai input penentuan kebijakan tersebut tidak cukup mencerminkan kondisi yang sebenarnya, tentu akan mempersulit dan mempengaruhi kebijakan (ouput) yang diharapkan untuk penanggulangan kemiskinan.

Sebenarnya desa sebagai perangkat pemerintah paling bawah punya kemandirian dalam mengelola data warganya. Tentu saja data tersebut dapat diandalkan karena disarikan dari bawah dan terbarui setiap saat. Sejauh mana peluang data desa dapat menjadi acuan pembangunan? Seminar ini berusaha untuk memetakan peluang-peluang tersebut.
Pengisi Acara
Hamonangan Ritonga

Hamonangan Ritonga


Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia
Elanto Wijoyono

Elanto Wijoyono


Lumbung Komunitas COMBINE Resource Institution
Sutoro Eko Yunanto

Sutoro Eko Yunanto


Prodi Ilmu Pemerintahan STPMD "APMD" Yogyakarta
Imawan Wahyudi

Imawan Wahyudi


Kabupaten Gunungkidul

Peserta yang sudah memberikan konfirmasi melalui facebook

Pendukung

  • UII Net PT Global Prima Utama
  • Pengelola Domain .ID

Media Partner

Media Partner: Kedaulatan Rakyat
Media Partner: Koran Tempo

Penyelenggara