Kompleks Kampus STPMD "APMD" Yogyakarta, 23 - 25 Februari 2012
  • 5 Online Media Research: Konten Laris Manis, Bagaimana?
    Membuat konten di media online ataupun media sosial tidaklah sulit. Tetapi tidak semua konten akan dapat menarik minat pembaca/pengakses. Perlu ada pemahaman tentang apa yang dibutuhkan dan/atau diminati pembaca dan bagaimana memenuhinya.
  • 5 Kriminalisasi Pers Gaya Baru
    Nurhayati Kahar, biasa dipanggil Uni Yet merupakan seorang pewarta warga yang gigih. Dia telah lama mengembangkan pewartaan warga di Sumatra Barat dalam jaringan Suara Komunitas. Ia acapkali menulis dan mendokumentasikan peristiwa-peristiwa ketidakadilan di daeahnya, khususnya Padang Pariaman.
  • 5 Mengembangkan Software untuk Sistem Informasi Desa (SID)
    Aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) adalah Free and Open Source Software. Bagaimana saya bisa mempelajari arsitektur sistem dan source code aplikasi SID? Bagaimana tahap-tahap pengembangan aplikasi SID selama ini dilakukan? Apakah saya bisa ikut serta mengembangkan software SID? Dan sejauh mana aplikasi SID akan dikembangkan bersama komunitas teknologi informasi?
  • 5 Menjadi Fasilitator Sistem Informasi Desa (SID)
    Sistem Informasi Desa (SID) adalah platform pengelolaan sumber daya komunitas di tingkat desa. SID membuka peluang bagi komunitas desa untuk mampu mengelola sumber daya secara mandiri. Dengan dukungan teknologi informasi, SID dibangun sebagai sebuah sistem multimedia. Jika desa saya ingin memiliki SID, apa saja yang harus dilakukan? Siapa yang harus berperan untuk membangun dan mengelola SID di desa? Apa saja syarat teknis dan non-teknis yang harus disiapkan oleh desa? Dengan siapa kami harus bekerja sama? Bagaimana SID bisa dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan desa?
  • 5 Mengkritisi Kebijakan Telematika di Indonesia
    Pemerintah dan DPR saat ini sedang membahas RUU Konvergensi Telematika. Regulasi ini rencananya akan mengatur bidang penyiaran, telekomunikasi, dan informatika dalam satu undang-undang. Alasan dibalik pemberlakukan UU Konvergensi ini adalah untuk mengintegrasikan regulasi di bidang telematika yang saat ini diatur secara terpisah. Namun jika proses pembahasannya tidak diawasi dengan baik, regulasi ini berpotensi menjadi alat kontrol pemerintah terutama terhadap media penyiaran dan online.

23 Feb 2012 09:00 - 13:00 WIB : Ruang Seminar

Bangun Desa dengan Data

BERKAS PENYERTA (2)
  • TOR Seminar SID.docdownload file
Sebenarnya, berbagai indikator dasar dan penentu definisi kemiskinan dengan mudah dapat diketahui tanpa survei sosial dan tabel-tabel statistik. Seorang disebut miskin jika ia tidak mampu makan dua kali sehari (2100 kalori/hari), tidak memiliki akses terhadap sandang dan papan, serta tidak mampu mengupayakan layanan kesehatan bagi keluarga mereka.

Indikator lain, mereka tidak bisa mengakses pendidikan bagi anak-anak mereka. Kemiskinan membawa sebuah stigma sosial, karena hal-hal diatas yang mengeluarkan si miskin dari partisipasi efektif dalam kehidupan sosial. Segalanya menjadikan si miskin tetap berada di bawah piramida sosial yang seringkali diwariskan secara lintas generasi.

Pemerintah tentu tidak tinggal diam melihat situasi kemiskinan yang menghimpit rakyatnya. Pemerintah telah menyelenggarakan program pengentasan kemiskinan, misalnya, PKH (Program Keluarga Harapan) yaitu program yang menyediakan tunjangan tunai bersyarat bagi golongan miskin, PNPM Mandiri (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri), yaitu upaya pemberdayaan masyarakat lokal dalam pengawasan dan perancangan infrastruktur serta proyek- proyek pembangunan kapasitas yang membantu menghilangkan berbagai hambatan akses kelompok miskin atas pelayanan dasar, program bantuan langsung tunai bersyarat, Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), dan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Sebagaimana diketahui, penentuan kebijakan yang digulirkan oleh pemerintah tentu berdasar data dan informasi (input) yang digunakan untuk program-program penanggulangan kemiskinan. Masalahnya adalah, jika data dan informasi sebagai input penentuan kebijakan tersebut tidak cukup mencerminkan kondisi yang sebenarnya, tentu akan mempersulit dan mempengaruhi kebijakan (ouput) yang diharapkan untuk penanggulangan kemiskinan.

Sebenarnya desa sebagai perangkat pemerintah paling bawah punya kemandirian dalam mengelola data warganya. Tentu saja data tersebut dapat diandalkan karena disarikan dari bawah dan terbarui setiap saat. Sejauh mana peluang data desa dapat menjadi acuan pembangunan? Seminar ini berusaha untuk memetakan peluang-peluang tersebut.
Pengisi Acara
Hamonangan Ritonga

Hamonangan Ritonga


Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia
Elanto Wijoyono

Elanto Wijoyono


Lumbung Komunitas COMBINE Resource Institution
Sutoro Eko Yunanto

Sutoro Eko Yunanto


Prodi Ilmu Pemerintahan STPMD "APMD" Yogyakarta
Imawan Wahyudi

Imawan Wahyudi


Kabupaten Gunungkidul

Peserta yang sudah memberikan konfirmasi melalui facebook

Pendukung

  • UII Net PT Global Prima Utama
  • Pengelola Domain .ID

Media Partner

Media Partner: Kedaulatan Rakyat
Media Partner: Koran Tempo

Penyelenggara